Ekonomi
Pengertian, Perkembangan dan Dasar Hukum Bank Syariah

Dalam dunia perbankan saat ini, Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan bank syariah di Indonesia. Secara fungsional lembaga tersebut mempunyai tugas sama dengan bank konvensional. Namun yang berbeda adalah prinsip islam, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian menjadi pedoman sistem operasional pada lembaga itu sendiri.
Bank syariah juga bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional guna mendorong keadilan, kohesi, dan pemerataan kekayaan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya bank syariah tidak boleh bertentangan dengan tuntunan ajaran syariah itu sendiri.
Mengetahui Pengertian dari Bank Syariah
Bank syariah di Indonesia adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip hukum Islam. Prinsip syariat Islam meliputi prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun), kemanfaatan (maslahah) dan universalisme (alamiyah). Serta tidak mencakup prinsip gharar, maysir, riba, ketidakadilan dan haram dari MUI. UU Perbankan hukum islam mewajibkan lembaga untuk menjalankan fungsi sosial sekaligus fungsi lembaga Baitul Mal.
Lembaga Baitul Mal adalah lembaga yang menerima dana zakat, infaq, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya. Menyalurkannya kepada pengelola wakaf (Nazhir) sesuai dengan keinginan pemberi wakaf (Wakif). Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan tata kelola bank syariah di Indonesia yang sama dengan lembaga tradisional. Keduanya menerapkan prinsip kehati-hatian dan memastikan tata kelola yang baik.
Meski demikian, tata kelola dan pengawasan diselaraskan dengan prinsip pedoman system berbasis islam. Pada hakikatnya organisasi ini menawarkan produk perbankan sesuai prinsip syariah. Lembaga perbankan berbasis hukum islam harus berpegang pada prinsip yang telah ditetapkan. Pasalnya, prinsip dalam lembaga perbankan merupakan hal yang cukup mendasar, mengingat keberadaan organisasi itu didasarkan pada prinsip dalam Islam .
Ketaatan yang konsisten terhadap hukum Islam dalam menjalankan bisnis perbankannya juga dipandang sebagai kekuatan dari lembaga tersebut. Untuk menjamin konsistensi dalam menjalankan operasional perbankan berdasarkan prinsip Syariah Islam, lembaga ini juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Perkembangan Bank Syariah di Indonesia
Perkembangan perbankan di Indonesia dimulai pada tahun 1983, bertepatan dengan deregulasi perbankan. Ketika pemerintah memperkenalkan “sistem bagi hasil” atas pinjaman. Kemudian pada tahun 1980 muncul serangkaian inisiatif pendirian bank syariah Indonesia melalui diskusi mengenai isu lembaga islam sebagai pilar perekonomian Islam. Pada tahun 1988, banyak bank konvensional bermunculan, di antaranya perbankan regional berbasis syariah.
Perkembangan semakin meningkat pada tahun 1990 ketika Majelis Ulama Indonesia membentuk kelompok kerja (Tim Perbankan MUI) untuk mendirikan lembaga Islam di Indonesia. Dari hasil kerja kelompok ini, berdirilah bank syariah di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada bulan November 1991. Sayangnya keberadaan lembaga tersebut belum menarik perhatian para petinggi perbankan nasional saat itu.
Hal ini berkaitan dengan landasan hukum penyelenggaraan perbankan menggunakan hukum yang berlaku dan mengacu pada undang-undang. Bank dengan sistem bagi hasil dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, tanpa menyebutkan dasar hukum Islam dan jenis transaksi yang diperbolehkan. Kemudian tahun 1998 undang-undang tersebut disempurnakan menjadi: Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.
Terdapat dua sistem perbankan (dual banking system) di tanah air, yaitu sistem konvensional dan system berbasis islam. Alhasil, undang-undang ini mendapat respon positif dengan didirikannya beberapa bank syariah di Indonesia seperti Syariah Mandiri, Bank Niaga, BTN, Bank Mega, BRI, Bukopin, BPD Jawa Barat serta yang lain.
Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia
Landasan hukum lembaga ini diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian digantikan dengan UU Nomor 10 Tahun 1998. Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Islam diubah. Sehingga, pada tahun 1998 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998.
Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan tegas mengatur bahwa baik lembaga umum maupun system perkreditan rakyat (BPR) dapat menyelenggarakan dan melaksanakan pembiayaan berdasarkan prinsip bank syariah di Indonesia Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 kemudian menjadi landasan hukum perbangkan tersebut.
Selain itu, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah diundangkan pada tahun 2008. Terdiri dari 13 bab dengan 70 pasal dan mengatur penambahan beberapa prinsip baru. Dalam UU No 21 Tahun 2008 sebenarnya sudah muncul ketika perkembangan lembaga semakin pesat. Bab 1 Pasal 1 jelas menguraikan perbedaan antara basis tradisional dan berbasis islam, memberikan berbagai definisi dan jenis dari masing-masing perusahaan.
Selain itu, undang-undang ini juga menjelaskan bahwa lembaga tersebut dalam menjalankan fungsinya menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad yang diatur dalam perekonomian islam. Seperti Mudharabah, Wadi’ah, Musyarakah dan perjanjian lainnya. akad-akad lain yang tentunya sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam untuk bank syariah di Indonesia.

Ekonomi
Mitigasi Risiko Bisnis, Ini Solusi Modern bagi Entrepreneur

Dalam dunia bisnis yang sering kali mengalami fluktuasi pasar, memahami mitigasi risiko bisnis sangat penting untuk memastikan usaha tersebut terus berkembang di tengah ketidakpastian ini.
Tidak hanya sekedar langkah preventif, tetapi juga strategi proaktif yang bisa dijadikan acuan bagi perusahaan dalam mengidentifikasi, analisis, serta mengelola potensi ancaman sebelum timbul masalah-masalah besar lainnya.
Melalui berbagai pendekatan yang tepat, setiap entrepreneur akan mampu melindungi asetnya, menjaga reputasi perusahaan, serta terciptanya lingkungan kerja produktif. Meskipun begitu, penggunaan teknologi juga penting diaplikasikan.
Mitigasi Risiko Bisnis yang Dilakukan Perusahaan
Mitigasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan dalam mengidentifikasi, menganalisis, hingga mengelola berbagai macam risiko di mana dapat memengaruhi operasional keberlangsungan bisnis.
Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengurangi bahkan meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi, sehingga dapat lebih mudah dalam melindungi aset, meningkatkan efisiensi, serta menjaga reputasi perusahaan tadi.
Dalam praktiknya sendiri mencakup berbagai strategi, meliputi pengurangan, transfer, penghindaran, hingga penerimaan risiko. Oleh karena itu, penting sekali memahaminya akan pertumbuhan bisnis bisa tetap bertahan di era ketidakpastian pasar kedepannya.
Langkah-langkah Mengidentifikasi Risiko dalam Bisnis
Melakukan identifikasi dalam mitigasi risiko bisnis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar tahu bagaimana strategi penanganannya.
-
Identifikasi Sumber Potensi Ancaman
Proses ini dilakukan untuk menghindari potensi ancaman yang bisa memengaruhi operasi perusahaan, seperti faktor-faktor perubahan pasar regulasi, teknologi, persaingan pasar, lingkungan, sampai kebijakan perusahaan.
-
Berkonsultasi dengan Pihak Terkait
Dalam melakukan proses ini, libatkan seluruh pihak yang terkait, seperti manajemen senior, ahli keuangan, departemen fungsional, sampai staf operasional. Hal ini perlu dilakukan agar identifikasi bisa dilaksanakan secara komprehensif.
-
Melakukan Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)
Analisis SWOT dalam mitigasi risiko bisnis dilakukan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Hal ini sangat membantu dalam mendapatkan informasi lebih jelas mengenai berbagai kebutuhan perusahaan.
-
Brainstorming
Brainstorming atau menciptakan ide-ide baru dapat dilakukan untuk menganalisis apakah ada ide yang terlewat saat menggunakan strategi lainnya. Ini dapat dilakukan dengan tim atau stakeholder melalui berbagai sudut pandangnya.
-
Analisis Data Historis
Data historis bisa diperoleh melalui historis perusahaan, industri, hingga pasar untuk membantu memprediksi bahkan antisipasi risiko yang bisa timbul darimana saja.
-
Menggunakan Kerangka Kerja Risiko
Menggunakan kerangka kerja seperti COSO ERM (Enterprise Risk Management) atau ISO 31000 terbukti efektif dalam mitigasi risiko bisnis. Kerangka tersebut menyediakan metode sistematis untuk identifikasi dengan jelas.
-
Menggunakan Teknologi Pendukung
Penggunaan teknologi tambahan seperti platform kolaborasi online akan memudahkan perusahaan dalam melakukan identifikasi risiko. Tentu saja, ini bertujuan agar strategi yang dipersiapkan menjadi lebih matang.
Analisis dan Penilaian dalam Mitigasi Risiko Bisnis
Proses analisis dan penilaian ini dimulai dengan identifikasi risiko terlebih dahulu, di mana berbagai kemungkinan ancaman akan muncul secara menyeluruh. Dalam Tahapan berikutnya, akan dilakukan penilaian menggunakan berbagai metode seperti analisis SWOT.
Apabila penilaian tersebut telah dilakukan, maka analisis mendalam digunakan untuk menganalisis lebih mendalam seperti penilaian dampak finansial, operasional, hingga reputasi perusahaan tersebut bagaimana.
Apakah mungkin lebih besar dampak buruknya atau sebaliknya. Sehingga perusahaan mudah dalam merumuskan strategi mitigasi risiko bisnis yang sesuai. Proses ini menjadi dasar terhadap pengembangan keberlangsungan operasional di tengah ketidakpastian pasar. Contoh penerapannya di beberapa bisnis antara lain:
- Industri Manufaktur. Digunakan untuk mengidentifikasi gangguan pasokan bahan baku, kecelakaan kerja, sampai kerusakan mesin.
- Bidang Keuangan. Untuk mengetahui bagaimana fluktuasi nilai tukar, kredit, hingga operasional sistem.
- Dilakukan untuk mengetahui berbagai risiko seperti cuaca buruk, keterlambatan pengiriman material, sampai perubahan desain.
Cara Memantau Efektivitas Strategi Mitigasi Risiko Bisnis
Untuk memantau efektivitas strategi tersebut perusahaan bisa melakukan langkah-langkah berikut:
-
Menetapkan Indikator Kinerja Utama (KPI)
KPI yang tepat akan lebih relevan untuk mengukur keberhasilan strategi mitigasi. Indikator KPI yang tepat mencakup frekuensi insiden, waktu respons insiden, hingga dampak finansial.
-
Memantau dengan Rutin
Hal ini termasuk proses peninjauan laporan secara berkala di mana membahas data terbaru tentang efektivitas tindakan mitigasi tersebut. Tujuan dilakukan kegiatan ini untuk mendeteksi perubahan profil serta mengetahui apakah strateginya masih relevan atau tidak.
-
Mengevaluasi Perubahan Profil
Untuk menentukan apakah mitigasi risiko bisnis yang dilakukan efektif atau tidak dengan mengevaluasi perubahan-perubahan baru baik dari faktor internal ataupun eksternal.
-
Umpan Balik Tim
Ini bisa dilakukan dengan mengadakan diskusi terbuka dengan tim juga stakeholder agar bisa bertukar wawasan tentang area yang perlu ditingkatkan di mana kemungkinan tidak teridentifikasi sebelumnya.
-
Meninjau Ulang Strategi
Apabila terdapat perbedaan antara hasil didapat dengan penetapan target maka bisa segera dilakukan tindakan perubahan agar risiko dalam bisnis tetap terkontrol.
-
Dokumentasi dan Laporan
Seluruh hasil temuan harus dicatat atau didokumentasikan untuk proses evaluasi di masa mendatang agar bisa melaporkannya kepada pihak manajemen perusahaan atau organisasi.
Melalui pemahaman mendalam akan berbagai risiko dalam bisnis, perusahaan akan mudah menemukan langkah-langkah konkrit untuk melakukan mitigasi risiko bisnis dengan tujuan keberlangsungan operasional jangka panjang.
Ekonomi
Mengapa Ekonomi Nigeria Turun Krisis dan Menjadi Perbincangan

Dalam konteks ini, ekonomi Nigeria turun menjadi isu utama yang diperbincangkan. Penurunan itu tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang dianggap kurang tepat dalam menangani situasi.
Dalam beberapa bulan terakhir, Nigeria mengalami kondisi ekonomi yang semakin memburuk. Krisis ekonomi yang terjadi telah menekan kehidupan masyarakat serta menimbulkan keresahan luas.
Salah satu dampak nyata dari krisis itu adalah peningkatan tajam biaya hidup, yang menciptakan beban tambahan bagi rakyat Nigeria. Akibatnya, terjadi gelombang protes kota di Nigeria. Protes ini dipicu oleh lonjakan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok lainnya, yang semakin memberatkan warga.
Tantangan Ekonomi Nigeria Turun
Penghapusan subsidi bahan bakar, misalnya, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi ekonomi. Subsidi yang sebelumnya membantu menstabilkan harga bahan bakar kini telah dihapus, menyebabkan harga melonjak tajam.
1. Terganggunya kestabilan harga bahan bakar
Hal itu berdampak langsung pada biaya transportasi dan harga barang-barang kebutuhan pokok, yang turut menyumbang pada inflasi yang tinggi.
Ekonomi Nigeria turun tidak hanya berdampak pada sektor formal tetapi juga sektor informal, yang sangat bergantung pada kestabilan harga bahan bakar.
Selain itu, devaluasi mata uang Nigeria, naira, juga turut berkontribusi pada penurunan ekonomi. Devaluasi itu membuat harga barang impor menjadi lebih mahal, sementara daya beli masyarakat menurun.
Kondisi ini memaksa banyak keluarga untuk mengurangi pengeluaran mereka, yang pada akhirnya mengurangi konsumsi serta memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Dalam situasi seperti itu, ekonomi Nigeria turun menjadi perhatian utama bagi para pemangku kebijakan dan masyarakat luas.
2. Investor asing ragu untuk menanamkan modal
Di sisi lain, situasi politik maupun keamanan yang tidak stabil semakin memperburuk keadaan. Ketidakpastian politik dan konflik yang terjadi di beberapa wilayah Nigeria menambah tekanan pada ekonomi.
Hal itu menyebabkan investor asing ragu untuk menanamkan modal mereka di Nigeria, yang semakin membatasi pertumbuhan ekonomi. Dengan latar belakang itu, tidak mengherankan jika ekonomi Nigeria turun menjadi sorotan dalam diskusi publik dan media.
Protes yang terjadi baru-baru itu adalah cerminan dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Banyak warga yang merasa bahwa pemerintah tidak cukup tanggap dalam menangani krisis itu dan tidak memberikan bantuan yang memadai.
Ekonomi di Nigeria turun telah membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari meningkatnya angka pengangguran hingga penurunan akses terhadap layanan kesehatan serta pendidikan. Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan bahwa Nigeria berada dalam kondisi yang sangat sulit.
3. Memerlukan solusi segera
Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu bekerja sama untuk mengatasi krisis ini serta memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat terjaga.
Krisis yang sedang berlangsung ini tidaklah hanya masalah ekonomi semata, tetapi juga masalah sosial yang mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat Nigeria.
Kondisi krisis yang sedang berlangsung di Nigeria tidak hanya berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial dan politik di negara tersebut.
Gelombang protes yang terjadi di berbagai kota merupakan reaksi atas kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Ketidakpuasan ini tampak jelas dalam demonstrasi yang diikuti oleh ratusan orang, menuntut perubahan kebijakan serta tindakan nyata dari pemerintah untuk mengatasi krisis.
Dampak dari ekonomi Nigeria turun juga terlihat pada sektor pendidikan dan kesehatan. Anggaran yang terbatas serta alokasi dana yang tidak memadai menyebabkan penurunan kualitas layanan publik. Dalam menghadapi krisis ini, diperlukan upaya bersama, tujuannya untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan mendorong pemulihan.
Banyak sekolah serta fasilitas kesehatan yang tidak dapat beroperasi dengan baik, sehingga masyarakat harus menghadapi keterbatasan dalam mendapatkan pendidikan dan pelayanan medis. Situasi ini menambah beban pada masyarakat yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka.
4. Mengalami dampak jangka panjang
Selain itu, krisis ini juga menimbulkan masalah pengangguran yang semakin meningkat. Banyak perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja ini karena kesulitan finansial.
Hal ini berdampak langsung pada peningkatan angka pengangguran, yang pada gilirannya memperburuk kondisi. Ekonomi Nigeria turun menjadi semakin terasa ketika banyak orang kehilangan sumber pendapatan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Krisis ini juga mempengaruhi sektor perbankan serta keuangan. Banyak bank mengalami tekanan likuiditas, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan pinjaman kepada bisnis dan individu.
Hal ini menghambat pertumbuhan lebih lanjut, karena akses terhadap modal menjadi terbatas. Ini menjadi semakin jelas terlihat dengan adanya penurunan aktivitas bisnis dan investasi.
Di tengah situasi yang sulit ini, pemerintah Nigeria dihadapkan pada tantangan besar untuk memulihkan ekonomi serta membangun kembali kepercayaan publik. Kebijakan yang lebih inklusif dan berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat perlu segera diterapkan.
Selain itu, transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara menjadi penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efektif dan efisien.
Secara keseluruhan, telah menciptakan serangkaian tantangan yang kompleks bagi negara ini. Dari peningkatan biaya hidup hingga penurunan kualitas layanan publik, dampak dari krisis ini dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
Tanpa langkah-langkah yang tepat, Nigeria berisiko mengalami dampak jangka panjang yang lebih buruk, yang akan sulit untuk dipulihkan. Ekonomi Nigeria turun menjadi tantangan besar yang memerlukan solusi segera dan komprehensif.
Ekonomi
Mengenal Family Office di Indonesia yang Disiapkan Pemerintah
Istilah tentang Family Office di Indonesia memang terdengar kurang familiar. Hal ini karena program tersebut memang baru direncanakan pemerintah dan akan segera dilaksanakan.
Tapi dengan diadakannya program ini, ada banyak pro dan kontra dari masyarakat yang telah mengetahui program satu ini. Khususnya warga Bali, cukup menentang dengan program yang akan dicanangkan oleh pemerintah ini.
Berikut ini, kami akan memperkenalkan tentang istilah Family Office yang ada di Indonesia. Setelah Anda mengetahuinya, nanti akan tahu apakah program ini perlu diterapkan atau tidak.
Pengertian Family Office yang akan Diterapkan di Indonesia
Belum lama ini, pemerintah telah telah merencanakan sebuah Family Office yang berpusat di Bali. Nanti fungsinya adalah untuk menampung dana-dana yang masuk ke negara ini.
Pemerintah mencanangkan Family Office di Indonesia ini juga tidak asal, karena ada tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk membawa dampak yang luar biasa pada perekonomian Indonesia. Tentu saja menuju ke arah yang lebih baik.
Dana yang fantastis harus dikelola dengan baik agar nanti bisa dipergunakan secara maksimal. Itulah mengapa, diadakan Family Office yang berpusat di Bali.
Sebelum membahas lebih jauh, Family Office sendiri adalah perusahaan yang bertugas untuk mengelola kekayaan pribadi atau keluarga, dengan kekayaan sangat tinggi. Biasanya disebut dengan HNWI dan UNHWI.
Jika Anda belum tahu High Net-Worth Individual (HNWI) itu memiliki aset likuid yang setara dengan 1 juta dolar Amerika atau lebih. Sementara Ultra High-Net-Worth Individual (UNHWI) merupakan aset likuid yang minimal memiliki kekayaan sebesar 30 juta dolar Amerika atau lebih.
Dengan adanya Family Office di Indonesia digadang-gadang mampu memberikan fasilitas pengelolaan keuangan dalam jumlah besar yang bersifat khusus atau privat. Ini berlaku untuk individu dan keluarga yang memiliki kekayaan super fantastis.
Program ini sendiri direncanakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu Luhut Bansar Pandjaitan di awal Juni 2024. Saat ini sudah dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo untuk meminta persetujuan.
Tujuan Diselenggarakan Family Office di Indonesia
Berdasarkan pengertian Family Office yang ada di atas, tujuan utamanya jelas bahwa program ini mengacu pada masyarakat kelas menengah atas dengan kekayaan besar.
Jadi, tujuan Family Office secara jelas adalah untuk membantu keluarga dalam merencanakan serta mengelola kekayaan dalam jumlah besar, agar bisa mendukung kebutuhan saat ini hingga lintas generasi.
Pengelolaan yang dimaksud di sini juga cukup beragam, yaitu perencanaan pajak, perencanaan warisan, hingga membantu strategi investasi agar bisa mengembangkan kekayaan.
Selain itu, tujuan adanya Family Office di Indonesia, nantinya bisa Anda jadikan sebagai media untuk membantu pengelolaan portofolio investasi keluarga. Ini termasuk investasi swasta, saham, hingga real estate.
Tujuan tersebut juga mampu melindungi kekayaan keluarga dengan metode investasi terstruktur dan diversifikasi. Adanya Family Office memang sangat membantu individu atau keluarga yang memiliki kekayaan fantastis.
Mengelola dana yang banyak, sama sekali tidak mudah. Apalagi jika Anda memiliki tujuan untuk mengembangkan kekayaan hingga ke generasi berikutnya. Selain mengelola kekayaan secara diversifikasi dan terstruktur.
Keberadaan Family Office di Indonesia juga mampu membantu sebuah keluarga untuk mencapai filantropi. Apa yang dimaksud filantropi di sini? Filantropi di sini artinya adalah mendirikan yayasan amal hingga mengelola donasi donasi amal dengan baik.
Bagi Anda yang tidak bisa mengatur gaya hidup dengan jumlah kekayaan fantastis, Family Office juga bisa membantu mengelola kekayaan dengan gaya hidup Anda. Dengan begitu, uang yang dikeluarkan tidak terlalu banyak dan sesuai porsi.
Family di Indonesia Kemungkinan Mengancam Perekonomian Bali
Meski ada banyak manfaat yang didapat dengan adanya Family Office, ternyata Bali, sebagai pusat perencanaan tersebut, banyak yang tidak setuju. Meski baru tahap pembicaraan, Luhut, Menteri Serba bisa, mengkonfirmasi bahwa Presiden Joko Widodo setuju atas usulnya ini.
Yusuf Rendy Manilet, selaku Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia, mengatakan bahwa, rencana seperti ini sangat menantang. Dirinya juga ragu dengan indikator yang dimiliki Indonesia dalam menjalankan hal tersebut.
Menurut Yusuf, menjual beragam keuntungan dengan adanya Family Office di Indonesia, kemungkinan besar tidak menarik perhatian para Crazy Rich yang ada di Indonesia.
Lalu Nailul Huda, selaku Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies membongkar motif yang ada di balik program Family Office. Nailul mengatakan secara gamblang bahwa program ini bisa mengancam Bali di masa depan.
Jelasnya, Nailul mengatakan bahwa di masa depan nanti akan ada pengalihan tanah di Bali untuk keperluan investasi dari Family Office tersebut.
Nailul juga menambahkan bahwa kemungkinan besar, masyarakat di Bali bisa tersingkirkan karena program tersebut. Dan ia juga mewanti-wanti karena di masa depan nanti tidak tahu liberasi di Bali yang telah dibangun oleh Luhut dan Sandiaga.
Rencana ini memang belum disahkan oleh pemerintah, tapi setelah tahu dengan fakta tersebut, kemungkinan besar ada banyak kontra. Jika banyak kontranya, kemungkinan Family Office di Indonesia tidak bisa terlaksana.
-
Slot Online5 years ago
Keuntungan Bermain Slot Online Playtech di Mabukwin
-
Slot Online5 years ago
8 Jenis Game Slot Terbaik Di Indonesia 2020
-
Judi Poker5 years ago
Mitos & Kesalahpahaman tentang Permainan Poker Online
-
Lifestyle1 year ago
9 Kebiasaan Orang Jepang Bisa Bikin Kamu Sukses
-
Sejarah5 years ago
14 Pasal Perdamaian, Impian Tak Terwujud (Part 2)
-
Judi Poker5 years ago
Panduan Cara Bermain Poker Online untuk Pemula
-
Slot Online5 years ago
Aturan Dasar dan Tips Bermain Game Slot Online
-
Sejarah5 years ago
14 Pasal Perdamaian, Impian Tak Terwujud (Part 1)